RSS

DILEMA UPAH DKI JAKARTA, akar masalah dan solusinya

21 Mar

Oleh : Ruman Syahfudin (Mahasiswa SP-1 STKS Bandung)

Jakarta, GATRAnews – Urusan upah buruh di Jakarta membuat pusing Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Bak makan buah simalakama. Pro pengusaha, buruh marah. Membela buruh, pengusaha kabur.

Keruwetan itulah yang kini dihadapi Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, setelah ditetapkannya upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp 2,2juta, puluhan perusahaan mengancam akan memindahkan pabriknya ke wilayah lain.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurut Sofjan, akan ada 90 perusahaan yang sudah memastikan bakal merelokasi pabrik dari Jakarta dan sekitarnya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Alasan utama dari relokasi ini, kata Sofjan, adalah permasalahan upah minimal provinsi yang naik hingga 40 persen di DKI jakarta dan Sekitarnya, sedangkan upah di Jatim dan Jateng masih sekitar Rp1 juta. Para pengusaha akhirnya mencari lokasi dimana upah bisa menjadi lebih murah. Perusahaan yang merelokasi pabriknya kebanyakan bergerak dalam sektor manufaktur dan garmen, yang merupakan sektor padat modal.

Sofjan mengungkapkan, para pengusaha ini akan menyelesaikan prosesnya dalam waktu 9 bulan karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan training kepada karyawannya dan juga menyiapkan pesangon bagi karyawan yang ada di Jakarta.

Para pengusaha lebih memilih untuk melakukan pemecatan secara diam-diam dan bertahap. Namun, Sofjan memastikan dalam tahun ini 90 perusahaan yang memiliki 2.000 karyawan itu akan hengkang.

Pada November tahun lalu, Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2013 sebesar Rp2.216.243. “UMP ini 112 persen dari besaran Kebutuhan Hidup Layak Jakarta,” ujar Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dedet Sukendar.

Tingginya biaya birokrasi

Selama ini, bagi kalangan pengusaha, sebenarnya beban biaya buruh tidak terlalu besar dalam struktur biaya produksi. Persoalannya, beban yang sangat berat untuk ditanggung kalangan pebisnis di Indonesia selama ini adalah besarnya biaya birokrasi yang tidak pasti (uncertainty). Di antaranya, karena masih rumitnya prosedur birokratis sehingga semakin banyak munculnya biaya perizinan. Biaya perizinan itu masih harus ditambah dengan biaya yang tidak terduga dalam bentuk upeti atas permintaan oknum dan sebagainya.

Di sektor industri perumahan saja, misalnya, biaya perizinan untuk mengembangkan sebuah kawasan perumahan dan permukiman sangat membebani struktur biaya konstruksi dalam porsi signifikan. Di beberapa daerah, misalnya, tiap rumah sederhana yang dibangun masih dibebani dengan biaya perizinan hingga dua sampai lima juta rupiah per unit. Begitu juga hal serupa sering terjadi di Sektor lain

Terjebak Sistem Ribawi

Kebutuhan modal bagi para pengusaha saat ini hampir seluruhnya mengandalkan pinjaman modal dari system ribawi. Padahal sudah kita pahami bersama bahwa system ribawi dari tinjauan syariah merupakan praktek haram dan merupakan dosa besar. Dari tinjauan operasionalnya juga sangat berbahaya bagi pengusaha. System ribawi selain mensyaratkan bunga yang telah ditetapkan juga tidak memperdulikan apakah pengusaha rugi ataupun untung. Kalau untuk harus siap berbagi dan porsi yang cukup besar pula bagi pihak bank. Kalau rugi, maka pengusaha siap-siap untuk gulung tikar atau bangkrut. Dalam system kapitalisme jika bank yang mengalami ancaman pailit maka pemerintah akan sangat peduli dan sekuat mungkin memberikan bantuan bailout. Tetapi untuk pengusaha-pengusaha kecil yang beroperasi di sector riil sering pemerintah membiarkan saja hingga mengalami kebangkrutan.

Sulitnya bahan baku dan bahan bakar

Sulitnya menetapkan harga produk yang bersaing dan terjangkau juga terkait erat dengan ketersediaan bahan baku dan mahalnya bahan bakar produksi. Dengan kapitalisme, lagi-lagi pengusaha dirugikan dengan sulitnya mencari bahan baku yang murah dan berkualitas serta mahalnya bahan bakar produksi (BBM dan Listrik).

Bahan baku garmen dan manufaktur masih banyak diperoleh dari mengimpor. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang strategis dengan mengupayakan pengadaan bahan baku dalam negeri sehingga lebih murah dan tetap berkualitas. Begitu pula dalam penyedian bahan bakar produksi. Dengan mengambil alih seluruh usaha bidang migas dari asing dan mengelola sendiri tentu akan sangat berpengaruh pada harga bahan bakar produksi. Harga bahan bakar produksi dapat ditekan menjadi lebih murahh.

Penutup

Telah tampak bahwa dilema upah di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah karena diterapkannya system birokrasi bobrok dan kapitalisme. Sistem pengupahan yang adil hanya mungkin terwujud ketika syariah islam benar-benar diterapkan secara kaffah. Wallahu a’lam

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 21, 2013 in Me and Analysis

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: